Tinjau Lokasi Kebakaran dan Salurkan Bantuan, DPRD Kukar Siapkan Dukungan Peralatan Pemadam

img

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani (Bertopi Putih) bersama Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida (Berbaju Hitam) meninjau lokasi kebakaran di Jalan Kartini, Gang Karya, Tenggarong. (Kriz)

 

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR :  Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, bersama Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida, meninjau lokasi kebakaran di Jalan Kartini, Gang Karya, Kelurahan Loa Ipuh serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak pada Jumat (16/10/2026).

 

Keduanya juga menyerahkan bantuan kepada tim operasional karhutla di Kelurahan Sukarame sekaligus meninjau peralatan pemadam kebakaran.

 

Dari peninjauan tersebut, DPRD Kukar mengupayakan dukungan pemenuhan peralatan pemadam melalui perencanaan anggaran tahun 2027.

 

Di Jalan Kartini, bantuan diserahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan darurat warga setelah musibah kebakaran.

 

Sementara di Kelurahan Sukarame, bantuan logistik diberikan kepada tim operasional kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk menunjang kebutuhan lapangan, keselamatan petugas, dan koordinasi penanganan.

 

Saat meninjau lokasi kebakaran di Jalan Kartini, Ahmad Yani menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang kembali terjadi di Tenggarong.

 

Ia menilai, kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan serta sosialisasi kepada masyarakat agar risiko kebakaran dapat diminimalkan.

 

“Tentu ini membuat kita bersedih. Kita harus menyadari bahwa kejadian kebakaran kembali terjadi di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Ini menjadi pengingat bahwa kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk melalui sosialisasi, agar bencana kebakaran seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

 

Selain upaya pencegahan melalui sosialisasi, ia menyoroti kondisi instalasi listrik di lingkungan permukiman.

 

Menurutnya, kabel dan rangkaian listrik yang sudah tua, rusak, atau tidak layak digunakan perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan bahaya.

 

Ia menegaskan, evaluasi penyebab kebakaran tidak boleh hanya berfokus pada aktivitas rumah tangga, seperti penggunaan kompor dan gas, tetapi juga harus memperhatikan kondisi jaringan kelistrikan.

 

Untuk itu, DPRD Kukar berencana menelusuri persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan PT PLN.

 

“Kita dari DPRD akan berupaya menelusuri bagaimana intervensi terhadap rangkaian dan fasilitas kelistrikan, termasuk komponen-komponen di dalamnya, agar bisa ditangani bersama PLN. Apalagi, kejadian kebakaran yang diduga berkaitan dengan arus pendek listrik ini kembali terulang,” kata dia.

 

Ia juga menyinggung keluhan sejumlah warga Tenggarong mengenai pemadaman listrik bergilir yang disebut berdampak pada kerusakan peralatan elektronik.

 

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas bersama PLN agar gangguan pasokan listrik dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditindaklanjuti.

 

“Selain memanggil PLN terkait pemadaman listrik, kita perlu melihat dampak dari seringnya listrik padam terhadap komponen dan peralatan kelistrikan masyarakat. Kerusakan tersebut perlu diperhatikan karena kondisi instalasi dan peralatan listrik juga berpotensi memicu kebakaran,” tegasnya.

 

Ia mengatakan bahwa DPRD Kukar berencana melakukan penelusuran secara langsung dan berkoordinasi dengan PLN untuk membahas persoalan tersebut.

 

Evaluasi diharapkan dapat mencakup kondisi infrastruktur kelistrikan serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

 

Setelah meninjau lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan kepada warga, Ahmad Yani bersama Aini Farida melanjutkan kegiatan di Kelurahan Sukarame.

 

Di lokasi ini, keduanya menyerahkan bantuan kepada tim operasional karhutla sekaligus meninjau kondisi peralatan yang digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran.

 

Dari hasil peninjauan tersebut, Ahmad Yani menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

 

Menurutnya, ketersediaan peralatan yang memadai menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung kecepatan penanganan sekaligus menjaga keselamatan petugas dan relawan di lapangan.

 

“Kita harus mendukung penanganan kebakaran permukiman. Tadi kita sudah mengecek peralatan yang tersedia, dan ternyata jumlahnya sangat terbatas. Infrastruktur pemadam kebakaran masih memprihatinkan. Bukan berarti tidak ada, tetapi jumlahnya masih kurang,” ungkapnya.

 

Ia menjelaskan, kebutuhan penanganan kebakaran meliputi selang pemadam, alat pelindung diri (APD), perlengkapan keselamatan, sarana mobilisasi peralatan, hingga dukungan bahan bakar.

 

Ketersediaan sumber air, pembangunan hidran, dan penyediaan tandon juga diperlukan untuk menunjang proses pemadaman.

 

Menurutnya, pemenuhan sarana tersebut tidak bisa dilakukan secara mendadak ketika bencana sudah terjadi.

 

Karena itu, kebutuhan peralatan harus direncanakan sejak awal, termasuk pemerataan sarana bagi relawan pemadam kebakaran di berbagai kecamatan dan kelurahan di Kukar.

 

DPRD Kukar akan mengupayakan dukungan pemenuhan kebutuhan tersebut melalui perencanaan APBD tahun anggaran 2027.

 

Ia menyebut, sebagian kebutuhan telah masuk dalam penganggaran, tetapi masih ada perlengkapan yang jumlahnya belum mencukupi.

 

“Untuk target 2027, kita harus memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi. Sebenarnya sebagian anggaran sudah dialokasikan, tetapi setelah kami telusuri, masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi,” jelasnya.

 

Ia menegaskan, sarana penanganan bencana harus mendapat perhatian sejak tahap perencanaan agar petugas dan relawan memiliki perlengkapan yang memadai ketika dibutuhkan.

 

Kebutuhan tersebut juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat.

 

Melalui kegiatan DPRD Kukar Peduli, penyaluran bantuan diharapkan dapat membantu warga terdampak kebakaran sekaligus menunjang operasional tim penanganan karhutla.

 

Sementara itu, evaluasi terhadap instalasi listrik dan kesiapan peralatan pemadam menjadi bagian dari perhatian DPRD Kukar dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kebakaran ke depan.

 

“Bencana tidak bisa kita ciptakan ataupun diperkirakan secara pasti kapan akan terjadi. Karena itu, seluruh fasilitas harus tersedia sejak awal, termasuk pembangunan hidran, penyediaan tandon air, serta ketersediaan air sebagai kebutuhan utama dalam penanganan kebakaran,” pungkasnya. (Adv/Kriz)